
Oleh: Moh. Hafiullah
(Kader PMII IAIMU Pamekasan)
Bukan sekadar tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijaga.
Ada yang menarik dari panggung politik negeri ini. Terkadang, yang paling banyak menyita perhatian publik bukanlah siapa yang berhasil menduduki kursi kekuasaan, melainkan bagaimana seseorang mempertahankan kehormatannya ketika kursi itu mulai dipertanyakan.
Polemik seputar Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia seharusnya tidak hanya dilihat sebagai persoalan seorang tokoh. Lebih dari itu, peristiwa ini menjadi momentum untuk membaca kembali wajah demokrasi kita: tentang kekuasaan, legitimasi, hukum, dan kepercayaan publik.
Sebab, dalam kehidupan bernegara, jabatan memang memberikan seseorang kedudukan. Namun, kedudukan tidak selalu identik dengan kewibawaan. Kewibawaan lahir dari integritas, kapasitas, dan kemampuan mempertanggungjawabkan amanah.
Kita sering kali terlalu sibuk memperdebatkan siapa yang pantas berada di atas panggung, tetapi lupa bertanya apakah panggung itu telah dibangun di atas fondasi yang benar.
Padahal, demokrasi bukan panggung pertunjukan yang hanya membutuhkan aktor utama. Demokrasi adalah ruang bersama yang membutuhkan aturan, keterbukaan, pengawasan, dan keberanian untuk menerima kritik.
Dalam konteks ini, persoalan Gibran tidak semestinya disederhanakan menjadi pertarungan antara pendukung dan penentang. Ada pertanyaan yang jauh lebih penting untuk dijawab: apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua kepentingan? Apakah standar kelayakan berlaku sama bagi setiap warga negara? Dan apakah kekuasaan masih memiliki ruang untuk dikoreksi? Sebab, ketika kritik dianggap sebagai ancaman, demokrasi kehilangan salah satu fondasi terpentingnya. Kritik bukan kebencian, perbedaan bukan permusuhan, dan pertanyaan publik bukanlah bentuk pembangkangan. Justru di situlah kehidupan demokrasi menemukan kesehatannya.
Ada sebuah filosofi sederhana: bayang-bayang pohon boleh semakin panjang ketika matahari meninggi, tetapi panjangnya bayangan tidak pernah menjadi ukuran kuatnya akar. Begitu pula kekuasaan. Besarnya pengaruh, tingginya jabatan, dan luasnya jaringan politik tidak otomatis menjadi ukuran kualitas kepemimpinan.
Seorang pemimpin tidak hanya diuji ketika mendapatkan tepuk tangan, tetapi juga ketika berhadapan dengan pertanyaan. Tidak hanya ketika memperoleh dukungan, tetapi juga ketika harus menjelaskan keputusan. Dan tidak hanya ketika berada di puncak kekuasaan, tetapi juga ketika kehormatannya diuji oleh keadaan.
Kita tidak sedang mencari siapa yang harus dipermalukan. Kita sedang belajar bahwa negara tidak boleh bergantung pada kebesaran nama seseorang. Sebab, republik ini jauh lebih besar daripada siapa pun yang sedang menduduki jabatannya.
Jangan sampai kita begitu sibuk membela seseorang hingga lupa membela prinsip. Jangan pula terlalu bersemangat menjatuhkan seseorang hingga melupakan keadilan.
Pada akhirnya, kursi kekuasaan hanyalah tempat singgah dalam perjalanan sejarah. Hari ini seseorang mendudukinya, esok orang lain mungkin menggantikannya. Namun, nilai-nilai konstitusi, keadilan, dan kehormatan demokrasi harus tetap berdiri melampaui pergantian siapa pun.
Sebab, seorang tokoh mungkin meninggalkan jabatan, tetapi sebuah bangsa tidak boleh meninggalkan prinsipnya.
No Comments